Realitas yang diangkat media massa tentang kondisi fisik SMP Negeri 3 Satap Mangoli Tengah yang berlokasi di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, sungguh menyentak nurani. Di sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk bermimpi dan membangun masa depan, justru tampak atap bocor parah, plafon rusak, pintu kelas hilang, dan ruang belajar yang tidak layak digunakan baik ketika hujan maupun panas.
Laporan potretone.com menggambarkan bagaimana air hujan masuk ke ruang kelas, membasahi meja, kursi, hingga lantai yang tergenang. Sementara detiksula.com menambahkan bahwa kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, seakan-akan kerusakan fisik itu tidak pernah dianggap darurat oleh siapa pun yang berwenang.
Ironisnya, secara regulatif, negara sudah punya rambu yang sangat jelas: yaitu; Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 dan Permendikbud No. 24 Tahun 2007, menegaskan bahwa sarana–prasarana pendidikan wajib memenuhi standar minimal: aman, sehat, layak, dan mendukung proses pembelajaran. Artinya, kondisi ruang kelas di Desa Wailoba secara terang-terangan bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh negara.
Kerusakan fisik di SMP Negeri 3 Satap Desa Wailoba kecamatan Mangoli Tengah bukan hanya pelanggaran teknis—tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak-anak Wailoba untuk mendapatkan pendidikan yang bermartabat.
Anak-anak yang bersekolah di Desa Wailoba harus belajar sambil menghindari tetesan air, menahan panas saat cuaca terik, bahkan menghadapi rasa minder karena sekolah mereka tampak jauh dari kata “layak”. Ini bukan hanya mengganggu aktivitas belajar, tetapi merusak rasa percaya diri dan motivasi mereka.
Pendidikan tidak pernah berdiri di atas buku dan kurikulum saja. Ia tumbuh dari rasa aman, ruang yang layak, serta lingkungan yang mendukung. Dan di SMP Negeri 3 Satap Mangoli Tengah di Wailoba—unsur-unsur ini sedang terluka.
Sebagai satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, keberadaan SMP Negeri 3 Satap Wailoba menempatkan Dinas Pendidikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pengawasan, alokasi anggaran perawatan, dan pemeliharaan sekolah seharusnya dilakukan secara berkala.
Tidak pernah ada alasan logis yang dapat membenarkan sekolah dibiarkan rusak “bertahun-tahun”.
Untuk memulihkan luka pendidikan di Wailoba, tawaran beberapa langkah mendesak perlu dilakukan:
1. Audit kondisi bangunan SMP Negeri 3 Satap Wailoba dengan penilaian teknis yang jelas.
2. Mengalokasikan anggaran perbaikan darurat, bukan sekadar wacana dalam rapat rutin dinas.
3. Membuka laporan publik dan monitoring bersama antara pemerintah, masyarakat Wailoba, orang tua, dan unsur pemuda.
4. Membangun mekanisme respons cepat ketika sekolah mengalami kerusakan fasilitas.
5. Melibatkan masyarakat dan alumni dalam program swadaya yang terarah, bukan menggantikan kewajiban negara, tetapi memperkuat solidaritas lokal.
SMP Negeri 3 Satap di Desa Wailoba bukan satu-satunya sekolah yang mengalami kerusakan, tetapi ia adalah cermin paling jelas betapa rapuhnya fondasi pendidikan kita di desa-desa. Luka ini tidak boleh lagi dinormalisasi atau dianggap “sudah biasa”.
Untuk anak-anak desa Wailoba, ruang kelas bukan sekadar bangunan—itu adalah pintu masa depan. Dan pintu masa depan itu saat ini sedang retak, bocor, dan dibiarkan tanpa perbaikan.
Saatnya kita mengobati pendidikan yang terluka. Karena masa depan Kepulauan Sula—dibangun pertama-tama dari ruang kelas yang sehat dan bermartabat.**
