SANANA- Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatatan (BOK) di Puskesmas Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kebupaten Kepulauan Sula diduga disalahgunakan.
Informasi yang dihimpun detiksula.com, dugaan ini muncuat setelah sejumlah staf tenega kesehatan (nakes) Puskesmas Waisakai mengungkap pembayaran insentif yang bersumber dari BOK dinilai tidak sesuai dengan kerja di lapangan.
Selain insentif nakes, media ini juga mendapat informasi terkait dugaan pengelolaan BOK triwulan pertama Puskesmas Waisakai pada tahun 2026. Meski tanpa ada kegiatan posyandu keliling semua desa di Kecamatan Mangoli Utara Timur selama dua bulan, yakni Januari hingga Februari 2026, namun BOK tersebut dicairkan.
Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas Waisakai di bawah kepemimpinan Kepala Puskemas (Kapus) Waisakai Maskur Fataruba.
Hal ini disampaikan sejumlah nakes Puskesmas Waisakai yang enggan disebutkan namanya dalam berita, Senin, Senin, 4 Mei 2026.
Mereka mengungkapkan keluhan dan kekecewaan sikap Kapus Waisakai yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana BOK yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
“Setelah transfer ke rekening staf bendahara dan kapus menyuruh untuk tarik dan kasih ke bendahara dan kapus, baru mereka berdua bagikan ke staf-staf,” ungkap sumber.
Sementara pencairan dana BOK untuk tahun 2026 pada triwulan pertama diduga kuat dipangkas alias dipotong. Triwulan pertama setiap Nakes Puskesmas Waisakai hanya menerima sebesar Rp 300 ribu.
“Rata-rata yang terima insentif seharusnya 2 – 5 juta, tapi yang dibagi hanya 300 ribu sampai 600 ribu, dan paling tinggi 1 juta. Jadi 2026 ini mereka bayar di bulan 4,” jelas sumber dengan nada kesal.
Sedangkan data informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa pencairan BOK Puskesmas Waisakai pada triwulan pertama tahun 2026 diduga tidak berdasarkan kegiatan posyandu keliling semua desa.
“Januari sampai Februari 2026 tidak ada kegiatan posyandu keliling semua desa, namun dana BOK dicairkan, pencairan tidak sesuai kegiatanan,” tutup sumber.
Sementara itu, Kapus Waisakai, Maskur Fataruba ketika ditemui media ini membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya terkait pemotongan insentif nakes yang bersumber dari BOK tersebut.
“Di dalam BOK itu kan ada dia punya juknis, jadi insentif dibagi berdasarkan dia punya juknis. Jadi informasi staf nakes menerima Rp 300 ribu itu tidak ada,” kata Maskur.
Disentil terkait pencairan insentif ke rekening staf nakes masing-masing kemudian diserahkan ke bendahara dan Kapus, Ia mengaku dana tersebut diminta untuk membijaki dengan tenaga-tenaga honor di Puskesmas tersebut.
“Iya setelah pencairan memang diserahkan ke katong (kita, red), tapi nanti kasih pulang ulang di dong (nakes, red) bukan kita ambil, misalnya Rp 2 juta mereka terima kemudian kasih masuk ulang di tong (kita, red). Karena di dalam juknis itu kan sebagian yang non PNS seperti Honor Daerah (Honda) tidak dapat itu, disitu kebijakan misalnya mereka dapat satu juta setengah untuk lima ratus itu dibijaki untuk anak-anak honor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maskur menyebut, besaran insentif yang diterima nakes Puskesmas Waisakai itu bervariasi, berdasarkan kegiatan posyandu keliling yang mereka ikuti.
“Di 2026 pencairan BOK di bulan 4, satu nakes ada yang dapat 2 juta setengah, ada dapat 3 juta, jadi informasi dapat 300 ribu itu tidak ada, lebih dari itu, di admin itu saja dapat 1 juta setengah,” tegasnya.
Disinggung terkait informasi Januari hingga Februari 2026 tidak melaksanakan posyandu keliling, Maskur bantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
“Katong (kita, red) pigi, Januari-Februari katong pigi, saya kan yang namanya posyandu itu mau sibuk apapun terkecuali ombak kalau ombak seperti Waisum tong seng bisa pigi, kalau seperti Kawata, Pelitajaya itu musti tong pigi karena itu dia dekat,,” ujarnya.
Ketika ditanya besaran dana BOK Puskesmas Waisakai, Maskur beralasan dirinya tidak mengetahui secara jelas total pagu tersebut.
“Katong dana BOK ini kan dia tidak bnyak, kita punya tahun ini saya belum terlalu lihat pagu,” tandasnya. (di)
