SANANA- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Pardin Isa, menyerap beragam aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam penjaringan aspirasi tersebut, persoalan infrastruktur, akses jalan, kebutuhan dasar masyarakat hingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sejumlah persoalan yang banyak disampaikan warga.
Pardin Isa, anggota DPRD Provinsi Malut dari daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, mengatakan setiap program pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Malut harus disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi di masing-masing wilayah.
Hal itu disampaikan Pardin Isa kepada media ini, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut politisi partai NasDem ini, pengelolaan belanja APBD provinsi harus dilakukan secara tepat dan terukur, dengan mengalokasikan program berdasarkan kebutuhan mendesak di setiap kabupaten dan kota. Karena itu, penetapan program membutuhkan perencanaan yang matang dan benar-benar terkonsep.
“Belanja pada APBD provinsi sebaiknya dikelola secara tepat dengan mengalokasikan program berdasarkan urgensi pada setiap wilayah. Dalam penetapannya, tentu membutuhkan perencanaan yang benar-benar terkonsep secara matang,” ujar Pardin.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurut Pardin, sejumlah aspirasi yang masuk harus benar-benar substantif, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan alokasi fiskal antarwilayah di Maluku Utara. Menurutnya, pembangunan melalui APBD provinsi harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan seluruh kabupaten dan kota.
“Belanja pemerintah provinsi melalui APBD wajib menerapkan keberimbangan alokasi fiskal antar kabupaten dan kota di Maluku Utara. Belanja tidak boleh timpang dengan dominasi alokasi pada kabupaten dan kota tertentu, karena seluruh warga Maluku Utara memiliki hak yang sama untuk disejahterakan,” tegasnya.
Pardin menyebut wilayah kepulauan terjauh seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula masih menghadapi tantangan kesenjangan infrastruktur publik.
Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Terlebih pada wilayah kepulauan terjauh seperti Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula yang masih memiliki tingkat kesenjangan infrastruktur publik cukup tinggi. Kondisi ini tentu menghambat intensitas mobilitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam reses tersebut, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah peningkatan akses jalan, khususnya di wilayah utara Kabupaten Pulau Taliabu.
“Dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang paling banyak disampaikan adalah terkait akses jalan, khususnya di wilayah utara Pulau Taliabu,” ujar Pardin.
Selain persoalan jalan, masyarakat di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, serta wilayah Pulau Taliabu juga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
Aspirasi tersebut meliputi pembangunan pemecah atau penahan ombak untuk mengatasi abrasi, pembangunan tanggul sungai, jalan usaha tani atau jalan produksi, penyediaan air bersih, jalan lingkungan, pembangunan jembatan darurat hingga tambatan perahu.
Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan dukungan terhadap sektor perikanan, terutama bantuan alat tangkap bagi nelayan. Warga turut menyampaikan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti masjid serta pembangunan pagar sekolah.
“Abrasi, tanggul sungai, jalan tani atau produksi, air bersih, jalan lingkungan, jembatan darurat, tambatan perahu, bantuan nelayan berupa alat tangkap, perbaikan sarana dan prasarana ibadah seperti masjid, serta pagar sekolah. Ini merupakan aspirasi masyarakat dari dua kabupaten yang tersebar di Sulabesi, Mangoli dan Taliabu,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Pardin juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM, khususnya di Pulau Taliabu, yang menurutnya masih menjadi persoalan yang terus dirasakan masyarakat.
Ia menyebut petani, nelayan dan masyarakat umum masih harus membeli BBM jenis Pertalite dengan harga yang disebut berada pada kisaran Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter.
“Persoalan kelangkaan BBM, khususnya di Pulau Taliabu, masih menjadi masalah klasik yang hingga kini belum mendapat perhatian secara serius, terutama dari pemerintah provinsi,” katanya.
Menurut Pardin, persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah, termasuk melalui koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Ia menilai persoalan BBM tidak terlepas dari sejumlah faktor, di antaranya alokasi kuota yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat serta kondisi distribusi yang cukup sulit.
“Masalah ini sebaiknya dapat secepatnya menjadi atensi dan solusi, terutama dari pemerintah provinsi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Pardin juga meminta adanya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai dengan mekanisme dan peruntukannya. Menurutnya, pengawasan penting dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi kepada masyarakat.
“Ini tidak terlepas dari persoalan alokasi kuota yang belum memenuhi kebutuhan, distribusi yang sulit, dan tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran melalui penyaluran BBM subsidi, terutama jenis Pertalite, yang tidak sesuai mekanisme dan peruntukan,” jelasnya.
Pardin menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama pelaksanaan reses tidak berhenti pada tahap penjaringan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi dirinya bersama anggota DPRD Provinsi Malut lainnya untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan dan penganggaran di tingkat provinsi.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, terutama terhadap persoalan yang dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita akan terus memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah. Harapannya, Pemprov Malut dapat melihat kebutuhan masyarakat di Sula dan Taliabu secara lebih serius, sehingga program yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Pardin. (di)
