SANANA- Manajemen PT Sumber Graha Maluku (SGM) menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu anggota satuan pengamanan (Satpam), Iin Febrianti alias Nyai, di kompleks operasional Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Department Head Legal dan Lisensi PT SGM, Kuswandi Buamona, Senin (9/11/2026) melalui press release yang diterima media ini. Ia menegaskan, terdapat kekeliruan persepsi di tengah publik yang mengaitkan status hubungan kerja Iin Febrianti secara langsung dengan PT SGM.
Menurut Kuswandi, pihaknya perlu meluruskan informasi tersebut agar masyarakat dapat memahami secara jelas perbedaan status ketenagakerjaan dan hubungan hukum antara PT SGM dengan PT Prima Timur Indonesia (Primatindo).
Dalam keterangannya, manajemen PT SGM menyampaikan sejumlah poin klarifikasi.
Pertama, bukan karyawan PT SGM.
Kuswandi menegaskan bahwa Iin Febrianti bukan merupakan karyawan PT SGM. Secara administratif dan hukum, yang bersangkutan memiliki hubungan kerja langsung dengan PT Prima Timur Indonesia.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mencampuradukkan kedua perusahaan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pihak yang bertanggung jawab atas keputusan PHK.
Kedua, PHK berdasarkan evaluasi internal perusahaan.
Terkait penerbitan surat PHK Nomor 080/Pitindo/SPHK/2026 tertanggal 31 Oktober 2026, Kuswandi menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan manajemen PT Prima Timur Indonesia.
Ia menyebut, keputusan PHK diambil berdasarkan akumulasi hasil evaluasi kedisiplinan dan rekapitulasi absensi internal, bukan semata-mata akibat satu insiden tertentu.
Ketiga, perusahaan mengklaim prosedur pembinaan telah dilakukan.
Kuswandi juga menyatakan bahwa tahapan pemberian sanksi administratif, mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, SP2 hingga SP3, telah dilaksanakan dan tercatat dalam administrasi kepegawaian perusahaan.
“Seluruh tahapan sanksi administratif serta rekam jejak pembinaan terhadap yang bersangkutan tercatat secara sah dan lengkap dalam administrasi kepegawaian perusahaan. Dalih bahwa sanksi tersebut tidak pernah diterima tidak sesuai dengan data administratif internal,” tegasnya.
Keempat, perusahaan menyatakan tetap menghormati hak pekerja.
Lebih lanjut, Kuswandi mengatakan bahwa manajemen mengedepankan prinsip keadilan dalam hubungan industrial dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti proses klarifikasi melalui pemanggilan internal sebelum keputusan diambil.
Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh hak normatif pekerja sesuai Peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Manajemen juga menyatakan terbuka untuk melakukan kaji ulang apabila terdapat bukti atau data pendukung yang valid.
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh hak normatif pekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan terbuka untuk melakukan kaji ulang apabila ditemukan bukti pendukung yang valid,” tutup Kuswandi. (di)
