SANANA– Tunjangan sertifikasi guru triwulan ke 4 tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sula belum kunjung cair.
Hal ini membuat puluhan guru di Kepulauan Sula mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat. Kedatangan mereka (guru, red) untuk mempertanyakan uang sertifikasi guru yang hingga kini belum dibayar, Senin, 6 Januari 2025.
Bukan itu saja, tunjangan sejumlah guru untuk non sertifikasi dan khusus guru di daerah terpencil (Dacil) tahun 2024 juga belum dibayar hingga sekarang.
Mochsin Umasugi, salah seorang di Kepulauan Sula kepada sejumlah awak media mengatakan, kedatangannya di dinas pendidikan hanya untuk meminta kejelasan terkait tunjangan sertifikasi guru yang dicairkan.
“Pertama terkait dengan tong (kita, red) punya sertifikasi, lalu tunjangan untuk non sertifikasi ditambah lagi dengan tunjangan daerah khusus itu yang kemarin belum terealisasi di tahun 2024, sehingga kita datang ini hanya tanya kejelasan kapan, karena masalah tahun juga sudah lewat,” kata Muchsin.
“Tadi kita ke dinas pendidikan dan kita mau pastikan saja bahwa apakah memang dari dinas pendidikan sudah bikin permintaan atau belum, dan kita sudah ketemu dengan Kabid GTK dan Kabid GTK sampaikan bahwa permintaan sudah jalan terus mereka dari dinas pekerjaan terkait administrasi yang diperlukan sudah selesai dari tanggal 16 Desember kemarin,” sambungnya.
Namun kata dia, hingga kini sudah memasuki tahun 2025 tunjangan guru ini pun belum lagi dibayar.
“Memang permintaan dari dinas pendidikan sudah jalan,” jelasnya.
Setelah mendapat penjelasan, akhirnya puluhan guru itu meninggalkan Disdik Sula. Menurut keterangan Muchsin, dirinya bersama guru yang lain langsung menuju ke kantor BPKAD Sula untuk menanyakan.
“Tadi kita mau ketemu dengan ibu kaban cuman ibu kaban tidak ada, sehingga kita diarahkan bertemu dengan kabid anggaran,” kata Muchsin.
Dijelaskannya, pertemuannya bersama kabid anggaran di kantor BPKAD Sula dan berjanji tunjangan guru yang belum terbayarkan akan dibayar.
“Kabid anggaran sampaikan bahwa dipastikan tetap terbayar, tetap terbayar menunggu evaluasi APBD 2025, evaluasi selesai penetapan baru mereka bisa proses untuk pencairan sertifikasi triwulan 4 tahun 2024,” pungkasnya. (red)
