SANANA- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Sherly Djuanda diminta memerhatikan kondisi infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula.
Permintaan infrastruktur ini disampaikan oleh DPC Pantai Demokrat Sula kepada Gubernur Sherly Djuanda saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Demokrat Provinsi Malut, yang digelar di Hotel Sahid Bella Ternate, Jum’at, 26 Juni 2025 kemarin.
Infrastruktur yang menjadi perhatian Pemprov Malut mulai dari pembangunan ruas jalan, jembatan, talud penahan banjir, pendidikan, perikanan dan pertanian di Kabupaten Kepulauan Sula.
Rakerda DPD Partai Demokrat Malut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Dr. Herman Hairon, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Jimmy Setiawan, dan BPOK DPP Partai Demokrat Si Made Ray Edi Astawa.
Ini sampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Sula, Nusri Umalekhoa. Menurutnya, infrastruktur jalan jembatan ini menjadi akses vital bagi masyarakat di Kepulauan Sula. Sebab kata dia, kondisi jalan yang rusak parah dan jembatan pun tidak ada kerap menyulitkan masyarakat dan menjadi kendala bagi pengendara untuk melintas. terutama saat musim hujan.
Selain jalan dan jembatan, Nusri juga berharap agar Pemprov Malut memperhatikan talud penahanan banjir di Kepulauan Sula.
“Talud penahan banjir juga perlu diperhatikan. Kemudian ruas jalan seperti Malbufa-Waiina kurang lebih 17 kilo meter, dan ada di beberapa titik belum ada jembatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Itu semua kita sudah sampaikan ke ibu gubernur”, terangnya.
Selain di Pulau Sulabesi, Demokrat Sula juga meminta Pemprov Malut untuk memperhatikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Mangoli yang itu menjadi tanggungjawabnya.
“Ada beberapa ruas jalan dan jembatan di Pulau Mangoli yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, kami tidak menyebutkan satu persatu tapi yang pastinya ada”, katanya.
Lebih lanjut, ia berharap, kalaupun di tahun ini belum dikerjakan, tapi di tahun berikut diharapkan sudah bisa dikerjakan.
“Salah satunya ruas jalan Falabisahaya-Dofa yang sudah kerjakan tapi belum terselesaikan karena tidak ada kelanjutan di tahun 2025, pemerintah provinsi dapat pertimbangan untuk tahun anggaran berikutnya”, ujarnya.
Selain itu, lanjut Nusri, Pemrov Malut juga diminta memperhatikan beberapa sektor, yakni sektor pendidikan, kesehatan, perikanan dan pertanian yang menjadi prioritas.
“Bidang pendidikan harus ada tambahan guru PNS, dan bangunan-bangunan sekolah SMA/SMK perlu diperhatikan. Kemudian di bidang kesehatan, bantuan untuk nelayan, petani serta bantuan rumah tidak layak huni,” sambungnya.
“Kami berharap keluh kesah masyarakat Kepulauan Sula bisa mendapat perhatian dan segera terealisasi dalam bentuk tindakan nya lewat kepemimpinan ibu Gubernur Sherly Djuanda”, harapannya.
Tambah Nusri, ia memberikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Malut yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas di awal masa kepemimpinannya sesuai dengan visi dan misinya. Ia menilai langkah ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. (red)
