SANANA- Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus menegaskan komitmennya untuk mempercepat layanan pertanahan demi kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fifian Adeningsi Mus saat menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara (Malut) di Ternate, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Rapat yang berlangsung di Bela Hotel, dengan agenda utama adalah membahas sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Dan ini merupakan kunjungan perdananya ke Provinsi Malut, wilayah yang dikenal dengan julukan Moloku Kie Raha.
Pasalnya, Maluku Utara menjadi provinsi ke-17 yang dikunjungi Menteri ATR/BPN dalam rangka menunjukkan komitmen terhadap penguatan program pertanahan dan tata ruang. Menteri Nusron Wahid juga menyebut bahwa keberhasilan pengelolaan pertanahan sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus menyambut baik upaya pihak Kementerian ATR/BPN dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah di wilayah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kata dia, langkah ini dinilai penting agar seluruh aset pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki kepastian hukum.
“Dan Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama bapak Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa kami berkomitmen untuk mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat layanan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk diketahui, Rakor ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Malut Sherly Tjoanda, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Pj. Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, serta bupati/wali kota se-Maluku Utara. (red)
