TERNATE — Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP HPMS) periode 2026–2031 resmi dilantik di Bela Hotel Ternate, Jum’at (9/10/2026) malam.
Momentum ini menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Sula.
Dalam pelantikan tersebut, M. Iqbal Ruray resmi menjabat sebagai Ketua Umum PP HPMS, Abdul Rauf Wajo sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hadijah Tukuboya sebagai Bendahara Umum.
Pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) itu dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta sejumlah pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang sedang menempuh pendidikan di Ternate.
Pada kesempatan yang sama, HPMS juga mengukuhkan Sherly Tjoanda sebagai Dewan Pembina PP HPMS.
Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi eksistensi HPMS sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang telah hadir sejak dekade 1950-an.
Namun, ia turut menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Sula yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, meskipun daerah tersebut telah dimekarkan lebih dari dua dekade lalu.
Menurut Sherly, masyarakat Kepulauan Sula yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama keterbatasan akses jalan, jaringan komunikasi, dan ketersediaan air bersih.
“Masyarakat Sula sebagian besar sebagai petani dan nelayan. Permasalahan kebanyakan soal jalan, jaringan dan air bersih. Dan semua ini memerlukan konektivitas,” terang Sherly.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian.
Sherly juga menyinggung kendala pemerintah daerah dalam mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah pusat. Salah satu persoalan yang disorot adalah keterbatasan data yang akurat serta belum optimalnya proses administrasi pengusulan program.
“Misalnya di dalam APBN itu ada jalan inpres daerah, maka daerah tersebut yang harus mengusulkan. Sementara di Kepulauan Sula sendiri kesulitan data. Kepulauan Sula ini kurang aktif melakukan pengusulan, sementara usulan itu membutuhkan proses administrasi dari kabupaten, tetapi karena datanya tidak akurat,” tegasnya.
Selain persoalan jalan, Sherly menyoroti terbatasnya alokasi anggaran pembangunan jembatan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula. Padahal, keberadaan jalan dan jembatan merupakan infrastruktur penting untuk menghubungkan antardaerah, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap HPMS dapat mengambil peran sebagai wadah yang aman dan produktif bagi pelajar serta mahasiswa asal Kepulauan Sula. Organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan, membangun konektivitas, serta melahirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum PP HPMS periode 2026–2031, M. Iqbal Ruray, menegaskan bahwa organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan di Provinsi Maluku Utara.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kemitraan tersebut tidak akan menghilangkan independensi HPMS sebagai organisasi mahasiswa.
Menurut Iqbal, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui gagasan, pemikiran kritis, serta aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“HPMS mendukung kepemimpinan Ibu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan Maluku Utara yang maju, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui sumbangan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual kader HPMS,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintah harus tetap berjalan beriringan dengan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu peran penting organisasi mahasiswa.
“Namun, kemitraan tidak berarti menghilangkan independensi organisasi. HPMS tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan solutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bagi kami, dukungan dan pengawasan merupakan dua bentuk tanggung jawab yang saling melengkapi demi pemerintahan yang berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain menegaskan arah perjuangan organisasi, Iqbal turut menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Ia menilai, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses transportasi masih menjadi kebutuhan penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Iqbal berharap kedua kabupaten tersebut memperoleh porsi perhatian yang proporsional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara.
“Pembangunan di Kepulauan Sula masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kami berharap Kepulauan Sula dan Taliabu mendapat tempat yang proporsional dalam prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara. Kami juga berharap aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
HPMS merupakan organisasi pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan gerakan mahasiswa di Indonesia.
Organisasi ini berawal dari Singosari Agreement yang berlangsung di Malang pada 1957, sebelum resmi berdiri pada 20 September 1959 di Kota Ujung Pandang, yang kini dikenal sebagai Makassar. HPMS mengusung semboyan “DAD HIA TED SUA” sebagai identitas organisasi.
Berdasarkan hasil Kongres IV, pusat kedudukan PP HPMS yang sebelumnya berada di Makassar sejak 1959 hingga 2025, kini resmi dipindahkan ke Ternate.
Perpindahan pusat organisasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan HPMS dalam memperkuat konsolidasi kader dan memperluas kontribusi pelajar serta mahasiswa asal Kepulauan Sula.
Saat ini, HPMS memiliki cabang dan komisariat yang tersebar di lebih dari 10 provinsi serta sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. (red)
