Oleh: Mohtar Umasugi
Saya cukup terkejut ketika membaca pemberitaan DetikSula.com yang mengabarkan bahwa pada Tahun Pelajaran 2026/2027, SMP Negeri 2 Sanana Utara hanya menerima satu orang siswa baru. Kepala sekolah memang menyampaikan bahwa proses belajar mengajar akan tetap berjalan normal. Pernyataan itu patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen seorang pendidik yang tidak menyerah pada keadaan. Namun, bagi saya, berita ini bukan sekadar tentang satu sekolah yang kekurangan peserta didik. Ini adalah sebuah alarm keras yang menandakan bahwa pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks.
Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini tidak boleh dibaca secara parsial. Sekolah yang hanya memperoleh satu siswa baru merupakan indikator bahwa ada persoalan pada tata kelola pendidikan, distribusi penduduk, kualitas layanan pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi mengapa hanya ada satu siswa yang mendaftar, tetapi mengapa masyarakat tidak lagi menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan utama. Di sinilah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, mulai dari pemerataan guru, kualitas pembelajaran, sarana-prasarana, hingga kebijakan zonasi dan akses transportasi bagi peserta didik.
Paulo Freire pernah mengatakan bahwa pendidikan harus mampu membaca realitas sosial. Sekolah tidak boleh hanya hadir sebagai bangunan yang berdiri megah, tetapi kehilangan peserta didik. Pendidikan sejatinya adalah ruang harapan yang menghubungkan cita-cita anak dengan masa depan daerahnya. Ketika ruang itu mulai kosong, sesungguhnya yang sedang kosong bukan hanya ruang kelas, tetapi juga harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.
Fenomena ini juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan, lemahnya perputaran ekonomi, hingga meningkatnya biaya hidup. Banyak keluarga usia produktif memilih merantau ke daerah lain demi mencari penghidupan yang lebih baik. Konsekuensinya, jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah ikut menurun. Artinya, persoalan pendidikan sebenarnya merupakan refleksi dari persoalan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pendidikan, ekonomi, kependudukan, dan pembangunan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Lebih jauh lagi, fenomena satu siswa baru menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan pendidikan di Kepulauan Sula. Selama ini ukuran keberhasilan sering kali lebih banyak dilihat dari pembangunan gedung sekolah, rehabilitasi ruang kelas, atau pengadaan fasilitas fisik. Padahal, tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagaimana membangun sekolah yang dipercaya masyarakat, memiliki guru yang inovatif, kepemimpinan kepala sekolah yang inspiratif, serta proses pembelajaran yang mampu melahirkan lulusan berkualitas.
Dalam teori Human Capital yang dikembangkan Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing suatu daerah. Apabila investasi terhadap kualitas pendidikan melemah, maka kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami penurunan. Dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga pada kemampuan daerah bersaing dalam sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang.
Robert Dahl mengingatkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyatakan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan. Yang lebih penting adalah menyusun langkah strategis berbasis data: memetakan sebaran penduduk usia sekolah, mengevaluasi efektivitas keberadaan setiap satuan pendidikan, meningkatkan mutu guru, memperkuat layanan pendidikan di daerah terpencil, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai putra daerah, saya memandang bahwa berita ini harus menjadi bahan refleksi bersama, bukan untuk menyalahkan sekolah, guru, ataupun pemerintah semata. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk duduk bersama, mencari akar persoalan, dan merumuskan solusi yang berorientasi pada masa depan. Sebab, apabila hari ini satu sekolah hanya memiliki satu siswa baru, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang akan muncul sekolah-sekolah lain yang mengalami kondisi serupa apabila tidak ada intervensi kebijakan yang tepat.
Pendidikan adalah investasi peradaban. Kemajuan Kabupaten Kepulauan Sula tidak akan ditentukan oleh banyaknya gedung yang dibangun, tetapi oleh kualitas manusia yang berhasil dididik di dalamnya. Karena itu, berita tentang satu siswa baru seharusnya tidak berhenti menjadi konsumsi media. Ia harus menjadi panggilan moral bagi pemerintah, DPRD, Dinas Pendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah untuk menyelamatkan masa depan pendidikan Kepulauan Sula. Sebab sesungguhnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu sekolah, melainkan masa depan generasi Sula.
