SANANA- Pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menjadi sorotan. Pasalnya, dari total penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp100 juta, dana yang telah diserahkan kembali kepada pemerintah desa baru mencapai Rp17,2 juta.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan sisa modal BUMDes yang mencapai lebih dari Rp80 juta.
Persoalan ini mencuat setelah terjadi pergantian kepala desa dan penyerahan pengelolaan BUMDes dari pejabat sebelumnya kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Bajo, Sarif Momole.
Berdasarkan keterangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bajo, Samsul Mansur, sebagian dana BUMDes disebut masih berada di pihak perusahaan di Ternate. Namun, keberadaan dan status dana tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
“Baru disetor kepada Pj Kades sebesar Rp17 juta 200 ribu. Sisanya, katanya, masih ada di perusahaan di Ternate. Itu sudah berlangsung sejak lama, sebelum Pj Kades masuk,” ungkap Samsul, kepada media ini, Selasa (13/10/2026) kemarin.
Selain persoalan pengembalian modal, Samsul juga mempertanyakan proses pembentukan BUMDes tersebut.
Ia mengaku, pembentukan dan keberadaan usaha itu tidak diketahui melalui forum musyawarah bersama masyarakat maupun BPD.
“BUMDes dengan anggaran Rp100 juta itu dibentuk tanpa melalui forum musyawarah. Tiba-tiba kami mendengar BUMDes tersebut sudah ada,” katanya.
Ia menjelaskan, dana BUMDes awalnya digunakan untuk usaha minyak tanah. Namun, usaha tersebut sempat terhenti sebelum kemudian dialihkan ke usaha perdagangan ikan.
Menurut Samsul, dalam sebuah kegiatan di tingkat provinsi yang dihadiri bersama, kepala desa saat itu pernah menyampaikan bahwa keuntungan usaha ikan BUMDes Bajo mencapai Rp12 juta per bulan.
“Waktu itu, kepala desa pernah menyampaikan bahwa keuntungan BUMDes Bajo dari usaha ikan mencapai Rp12 juta setiap bulan. Namun, sekarang usaha tersebut sudah macet dan tidak berjalan lagi,” ungkapnya.
Samsul menambahkan, hingga kini dana yang telah dikembalikan kepada pemerintah desa melalui Pj Kades Bajo baru sebesar Rp17,2 juta. Sementara itu, sisa modal yang belum dikembalikan masih menjadi persoalan yang perlu dijelaskan oleh pihak pengelola BUMDes.
“Sekarang BUMDes memiliki tunggakan. Dari total anggaran Rp100 juta, yang dikembalikan oleh Ketua BUMDes kepada Pj Kades Bajo baru Rp17 juta 200 ribu. Sisanya, sekitar Rp82,8 juta, belum terkumpul,” katanya.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Bajo, Kusnang Duhaling, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, membantah anggapan bahwa pengelolaan dana BUMDes tidak memiliki pencatatan yang jelas.
Ia menyatakan, persoalan anggaran BUMDes telah dijelaskan oleh Ketua BUMDes kepada pihak terkait.
Kusnang juga mengaku telah memberikan penjelasan mengenai uang hasil penjualan ikan yang disebut masih berada di perusahaan di Ternate.
“Dalam BUMDes itu untung dan rugi semuanya tercatat. Dalam modal itu juga termasuk belanja alat-alat, termasuk box,” bantahnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai dana yang disebut masih berada di perusahaan di Ternate serta pengembalian modal yang baru mencapai Rp17,2 juta, mantan kepala desa tersebut belum memberikan jawaban lebih lanjut.
Terpisah, Pj Kepala Desa Bajo, Sarif Momole, membenarkan bahwa dana BUMDes yang telah diserahkan oleh Ketua BUMDes kepadanya baru sebesar Rp17,2 juta.
“Iya, Ketua BUMDes sudah menyerahkan dana BUMDes kepada saya. Nilainya hanya Rp17 juta 200 ribu,” singkat Sarif.
Dengan demikian, keberadaan sisa modal BUMDes sekitar Rp82,8 juta masih memerlukan penjelasan dan penelusuran lebih lanjut, termasuk terkait penggunaan dana, pencatatan keuntungan dan kerugian usaha, serta status uang yang disebut masih berada di perusahaan di Ternate.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua BUMDes Bajo, masih dalam upaya untuk dikonfirmasi. (di)
